Loetju.id - Wringingintung, 18 Juli 2024 - Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kemudahan pelayanan publik, pemerintah Desa Wringingintung mulai menerapkan sistem digitalisasi dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Peralihan dari sistem pembayaran fisik ke non fisik ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.
Kepala Desa Wringingintung menekankan bahwa digitalisasi ini merupakan langkah strategis dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pelayanan publik. “Kami berupaya mempermudah masyarakat dalam membayar pajak dengan menyediakan sistem yang lebih praktis dan efisien. Sekarang, pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan secara online melalui berbagai aplikasi dan platform digital yang sudah bermitra dengan pemerintah,” jelasnya.
Digitalisasi ini didukung oleh mahasiswa yang sedang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Wringingintung. Mereka turut berperan dalam memberikan penyuluhan dan edukasi kepada warga tentang penggunaan aplikasi pembayaran digital. “Sebagai bagian dari KKN dan dalam relevansi dengan permasalahan ini, saya merasa bertanggung jawab untuk membantu masyarakat, terutama mereka yang kurang akrab dengan teknologi. Saya memberikan panduan langkah demi langkah agar warga dapat dengan mudah melakukan pembayaran PBB-P2 secara online,” kata Ella, salah satu anggota kelompok KKN.
Penyuluhan yang dilakukan oleh mahasiswa ini disambut positif oleh warga. Salah satu warga, Jariyah, mengungkapkan bahwa ia sering terlambat membayar PBB-P2 karena penyaluran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang terlambat atau karena saat SPPT disebar, ia belum memiliki uang sehingga suka menunda hingga akhirnya lupa, menyebabkan denda yang menumpuk setiap tahun. Namun, setelah mendapatkan penjelasan dari mahasiswa KKN, ia kini lebih memahami bahwa pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan secara online. “Awalnya saya bingung, tapi setelah dijelaskan, ternyata mudah. Sekarang saya bisa bayar pajak tanpa harus menunggu SPPT dan bisa langsung bayar jika sudah ada uangnya,” ujarnya.
Dengan adanya peralihan ini, pemerintah desa berharap seluruh warga dapat memanfaatkan fasilitas digital yang tersedia sehingga proses pembayaran pajak menjadi lebih cepat dan mudah. Selain itu, digitalisasi ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan dan meningkatkan transparansi pengelolaan pajak di tingkat desa.
Program KKN ini diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana kerjasama antara pemerintah dan institusi pendidikan dapat mendorong inovasi di masyarakat. Ke depannya, diharapkan desa-desa lain di wilayah Kabupaten Batang juga dapat mengadopsi sistem digital ini untuk meningkatkan pelayanan publik.
Penulis:
Ella Wulandari
Universitas Diponegoro
Desa Wringingintung
Editor:
Achmad Munandar
Achmad Munandar
